HMI cabang poso menolak kenaikan harga BBM

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM terjadi di seluruh Indonesia, tidak ketinggalan Kab. Poso. Sulawesi Tengah. Kenaikan ini, menurut HMI Kab. Poso, mempengaruhi beberapa aspek yakni politik, ekonomi, sosial politik dan birokrasi.

“Isu kenaikan BBM ini dapat merupakan pengalihan dari isu-isu yang ada seperti korupsi dan rekening gendut ditambah dengan permainan politik pencitraan,” ujarnya.

Dikatakannya, ada kesamaan kebijakan dari pemerintah pada tahun 2008 dan 2012 yakni mengadakan kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun pada tahun ini, pemerintah mungkin akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

“Hal ini menunjukkan pemerintah memperhatikan rakyat kurang mampu, tetapi yang menjadi permasalahan adalah kompensasi ini tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam aksinya, HMI Kab. Poso memberikan beberapa solusi untuk mengatasi kenaikan BBM antara lain Pemerintah harus mengurangi biaya birokrasi seperti mengurangi gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengurangi gaji presiden dan PNS jikalau mau. Menghemat pemakaian BBM. Jika BBM naik, Upah Minimum Regional (UMR) dan sistem penggajian lainnya juga naik maka akan menolong kepada penanganan masalah kebutuhan.  Merealisasikan sistem ekonomi kreatif yang bisa mendukung dan memfasilitasi masyarakat untuk kreatif dan menambah nilai produk dalam negeri yang berdaya jual tinggi.

Ketika di Polres Poso, Kapolres Poso, AKBP Pulung Rahmadianto menyampaikan bahwa pihak Polres Poso sudah dari 2 minggu yang lalu melakukan koordinasi dengan Depot Pertamina Poso dan instansi terkait lainnya dalam menyikapi dan mengamankan jelang kenaikan BBM. “Kami sudah melakukan baik pengamanan tertutup maupun terbuka dalam mengamankan dan mengawasi SPBU di Kab. Poso. Harap laporkan kepada Polres Poso, jika menemukan penyimpangan dan penimbunan BBM di Kab. Poso,” tandasnya.

Pada saat beraudiensi di Kantor DPRD Kab. Poso, massa aksi diterima langsung oleh Bpk. Jani. T. Mamuaja (Ketua DPRD Kab. Poso) yang mengatakan bahwa isu kenaikan BBM masih belum pasti, karena di DPR sendiri masih ada partai yang menolak kenaikan BBM, yakni PDIP. Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan kepada kader-kadernya untuk menolak kenaikan BBM. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi massa AKSI kepada DPRD Propinsi, Bupati Poso dan Anggota DPRD lainnya.

 

Massa aksi meminta tanda tangan dari para anggota DPRD sebagai bentuk dukungan gerakan menolak kenaikan BBM. Adapun anggota DPRD yang bertanda tangan antara lain Baharuddin Sapi'i (Fraksi PPP), Burhanudin Hamzah (Fraksi PBR), Amir Kusa (Fraksi PKS), Hidayat Bungasawa (Fraksi PDP). (Danu)

sementara ketua DPR sendiri tidak barani membubuhi tanda tangan di spanduk sebagai bentuk penolakan kebijakan pemerintah beliau beralasan bahwa adanya keterikatan partai. hal ini lah yang membuat kader-kader HMI merasa kecewa sebab penandatanganan itu bukan atas nama partai tapi atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.


berikut video aksi HmI Cabang Poso

HMI Cabang Poso

Angkatan XXIX

HMI Minta Polri Tak Jadikan Poso Proyek Keamanan

POSO - Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Poso, Sulawesi Tengah berunjukrasa di Markas Polres Poso. Mereka meminta Polri tidak mendramatisir beberapa kasus pengejaran teroris di Poso dan menjadikan Poso sebagai proyek keamanan.

Sebelum berorasi di depan Mapolres Poso, massa long march mengelilingi Kota Poso sambil membagi-bagikan selebaran kepada pengguna jalan yang berisi ajakan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang bisa memecah belah perdamaian di Poso melalui isu-isu terorisme.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap  yang menjaga setiap sudut jalan yang dilalui para demonstran serta mengawal aksi jalan kaki ini.

Koordinator aksi, Udat dalam orasinya di depan beberapa perwira Polres Poso meminta polisi untuk memberi klarifikasi beberapa isu penembakan yang telah membuat masyarakat resah. Termasuk meminta polisi transparan  dan  tidak merekayasa kasus pengejaran terorisme di Poso untuk menjadikan Poso sebagai proyek keamanan.

Kepala Bagian Operasi Polres Poso, Ajun Komisaris Polisi, Mulyadi mengatakan polisi dalam menjalankan tugas berdasarkan prosedur tetap. Dia menegaskan tidak ada rekayasa, sebab kasus terorisme terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Poso. Polisi juga meminta HMI berperan membantu polisi dalam tugas-tugas memberantas terorisme.